Di Sragen Hajatan dan Hiburan Dilarang, Karanganyar Bebas Asalkan Disiplin Protokol Kesehatan

Salah satu pementasan kesenian wayang kulit Ki Joko Senden, dalang asal Sragen sebelum ada larangan menggelar hiburan saat hajatan warga. (Foto Ist).

Sragen (wartajateng.id) – Sejak pandemi Covid-19  dengan pembatasan seluruh aktivitas, terutama tiadanya ijin keramaian,  para pekerja seni di Sragen praktis kehilangan mata pencaharian.

Pekerjaan yang sudah di depan mata, terpaksa harus dibatalkan oleh warga yang akan menggelar hajatan karena tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Salah satu seniman yang merasakan dampak pahit penghentian izin itu adalah dalang Ki Joko Senden. Dalang asal Dukuh Senden, Klandungan, Ngrampal  terpaksa harus kehilangan 40 kegiatan  sejak 7 bulan lalu.

“Sejak bulan April sampai Oktober ini,  job yang batal sudah 40 kali. Hal itu terjadi karena pihak berwenang tidak menegeluarkan ijin hiburan bagi warga yang akan menggelar hajatan. Kami berharap agar  Pemkab Sragen serta  aparat penegak hukum bisa memberi toleransi,” ujarnya Minggu (18/10/2020).

Menurut Joko akibat dibatalkannya pekerjaaannya tersebut, dia harus kehilangan penghasilan yang cukup besar. Joko mengaku kehilanagn penghasilan sebesar Rp 200 juta akibat kehilangan 40 rencana pentas.

“Saat ini kan lagi musim hajatan. Kami sebagai senniman ya harus nganggur mas. Mau gimana lagi,” keluhnya.

Tidak hanya seniman, jasa foto dan video shoting juga mengalami hal yang sama. pemilik video shooting juga beberapa kali harus gigit jari karena jobnya mendadak dibatalkan lantaran pemilik hajatan ketakutan tak dapat izin keramaian.

Hal ini pernah dialami Dimas saat akan mendokumentasikan hajatan salah satu warga di Kecamatan Gesi. Acara hajatan tiba-tiba dibubarkan oleh tim Satgas  Covid-19. Rencana penghasilan Rp1,2 juta harus hilang.

Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrrohman berharap agar Pemkab Sragen dan pihak berwenang untuk membuka wacana mencarikan solusi untuk ijin hiburan di hajatan. Pihaknya akan melakukan pendekatan ke pemerintah dan pihak berwenang. Sebab tradisi Sragen diakui tak bisa lepas dari budaya yang cukup tinggi.

“Harus ada solusi. Kalau dibolehkan ada tanggapan, harus seperti apa. Jangan terlalu dipersulit. Saya kira perlu disimulasikan bersama antara pelaku dengan pengambil kebijakan dari pemerintah,” tukasnya.

Hal yang berbeda justru terjadi di Karanganyar. Pemkab Karanganyar mengijinkan digelarnya hajatan dengan catatan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan, dalam seteiap prosesi hajatan, selalu mendapat pengawasan dari tim satgas tingkat kecamatan maupun desa.

“Yang kita lakukan bukan mengurangikegiatan, didiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Siapa yang meneyelenggarakan kegiatan adalah yang bertanggungjawab.  Yang kita tekankan adalah mendisiplinkan masyarakat. Sulit untuk tidak ada hiburan. Ini  berdampak pada pekerja seni,” tandasnya usai melantik pejabat baru  beberapa hari lalu. (Iwan-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: