Dinpermades Demak Gelar Monev Dana Desa

Demak (wartajateng.id) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) gelar Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak.
Acara yang digelar di Hotel Amantis tersebut di ikuti oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Forkopimda, dan perangkat desa Kabupaten Demak, Selasa (03/11/20).
Ketua BPKP Wilayah Jawa Tenga Wasis Prabowo mengungkapkan, bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
“Walaupun BPKP tugasnya melakukan pengawasan, tapi untuk hasil pengawasan disini tolong jangan dianggap sebagai bentuk hukuman,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menuturkan, pandemi Covid-19 terbukti memberi tekanan yang sangat besar bagi perekonomian nasional termasuk ekonomi daerah. Salah satunya Kabupaten Demak dimana beberapa sektor yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Demak mengalami kontraksi.
“Dalam mendukung upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, DPR RI berperan penting dalam mengawal pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun,” ungkapnya.
Lanjutnya, untuk pemanfaatan dana desa 2020 ditujukan pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
“Sebagai respon penanganan pandemi Covid-19, dana desa 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat desa yang terdampak,” pungkasnya. (Adv-Nizar-01).