DPRD Jateng Pertanyakan Efektivitas Gerakan Dua Hari di Rumah

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Yunus. (Foto: Ist)

Karanganyar (wartajateng.id) − DPRD Provinsi Jawa Tengah mempertanyakan efektivitas gerakan Dua Hari di Rumah Saja dalam konteks pencegahan yang dicanangkan oleh gubernur selama dua hari.

Kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE)  Nomor 443.5/000/933, menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Yunus kebijakan ini dinilai tidak didasari dengan kajian yang komprehensif.

“Jadi perlu dipertanyakan efektivitasnya, dalam hal pencegahan Covid-19 di Jawa Tengah,” kata M Yunus yang juga dari Fraksi PAN.

Dikatakannya, berdasarkan kajian kesehatan menunjukkan masa penularan Covid-19 yang selama ini disosialisasikan ke masyarakat  antara 10 sampai  14 hari. Di sisi lain, ujarnya,  kebijakan  di rumah saja tanggal 6-7 Februari 2021 yang merupakan hari Sabtu dan Minggu akan berdampak sangat luas terhadap berbagai aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat Jawa Tengah.

BACA JUGA  Sepekan Penerapan PPKM, Kunjungan Wisata Menurun

“Kebijakan apapun dalam rangka pencegahan Covid 19, harus memperhatikan minimal dua aspek. Yakni aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Dua hal ini harus dipikirkan secara komprehensif. Sehingga dua-duanya bias berjalan, tetapi tetap dalam bingkai gerakan pencegahan Covid-19. Ini tugas Gubernur beserta jajarannya untuk mencari terobosan tersebut. Semangat sehat dan  produktif di masa pandemi Covid-19  harus dikedepankan,”katanya  Jumat (05/02/2021).

M Yunus mengakui  tingkat disiplin masyarakat masih belum maksimal, tetapi bukan berarti ini semua semata mata kesalahan masyarakat. Justru sebagai eksekutif, tegasnya Gubernur beserta jajarannya harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengedukasi warga.

BACA JUGA  Soal Impor Beras, Ganjar : Petani Harus Dilindungi

Ditambahkannya, gerakan operasi penegakan disiplin patut diberi apresiasi, tetapi faktanya itu saja tidak cukup. Maka perlu terobosan untuk menyusun materi dan metode edukasi warga, agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi.

“Saya kira, tanggapan warga selama masa PPKM dapat menjadi alat evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Kalaupun terpaksa harus  di rumah saja, maka Gubernur harus menyiapkan alokasi bantuan untuk warga yang kehilangan pendapatannya karena harus di rumah saja,” pungkasnya. (Iwan-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: