Menjaga Eksistensi, Advokat Kembangkan Layanan Hukum Secara Digital

FGD DPC Peradi RBA membahas digitalisasi perkara. (Foto : dok)

Semarang (wartajateng.id) – Seiring perkembangan zaman, Advokat harus mampu beradaptasi dengan era digital dalam menyelesaikan perkara hukum. Hal ini menjadi tantangan bagi Advokat untuk terus menjaga eksistensi dan profesionalismenya.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembuatan digitalisasi perkara via online. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Peradi RBA Broto Hastono, ketika dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPC Peradi RBA, Jl Simongan No 123 Kota Semarang.

Ia menyebut, situasi pandemi Covi-19 telah berdampak pada roda ekonomi masyarakat. Bahkan terhadap profesi hukum, dalam hal ini adalah Advokat.

“Ketika ekonomi lesu, maka jelas berpengaruh terhadap profesi advokat. Tentu, era global saat ini harus disikapi advokat untuk terus meningkatkan kapasitasnya,” ucapnya.

Menurutnya, mekanisme perkara di Pengadilan yang sudah menggunakan ecort oleh Mahkamah Agung (MA) RI hanya salah satu bagian dari digitalisasi perkara. Masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Advokat dalam era digital.

“Seperti layanan konsultasi online hingga informasi layanan lain yang berbasis teknologi, Advokat harus mampu beradaptasi dengan hal ini. Karena, di era digital saat ini Advokat dituntut untuk paham dan mampu dari sisi teknologi,” ujarnya.

Advokat dan Kurator sekaligus Sekretaris DPC Peradi RBA Shindu Arief mengatakan, layanan kepada masyarakat tidak hanya sekedar pendampingan hukum di Pengadilan. Namun juga menyediakan layanan informasi hukum bagi masyarakat.

“Kita biasa membuat konten kreatif lewat YouTube. Misalnya, mengenai berbagai problematika hukum masyarakat. Selain berbagi pengetahuan bagi masyarakat, secara otomatis dapat menilai bagaimana kualitas kita dalam pendampingan perkara,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Karman Sastro, Dosen FH Unisbank Semarang yang juga berprofesi sebagai Advokat. Menurutnya, kedepan Peradi harus membuat portal online untuk layanan bantuan hukum.

“Membuat Chanel Youtube jangan dibuat bingung. Kita biasa menjawab pertanyaan masyarakat, misalnya bagaimana jika pekerja mengalami PHK hingga mendapatkan bantuan hukum. Untuk itu, kedepan barangkali perlu dibuat portal online khusus untuk memberikan layanan bantuan hukum,” harapnya. (Majid-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: