Ramai Soal Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Penjelasan BPN!

Ilustrasi sertifikat tanah elektonik. (Foto: Instagram BPN)

Semarang (wartajateng.id) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR / BPN) tanggapi isu penarikan sertifikat tanah asli seiring diterbitkannya sertifikat tanah elektronik.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi mengatakan, dengan diluncurkannya sertifikat elektronik, tentu akan ada nuansa berbeda dengan sertifikat analog (asli) yang biasa digunakan masyarakat.

Meskipun demikian, ia memastikan penggunaan sertifikat elektronik secara teknis sama dengan yang asli.

“Setiap teknologi yang baru diluncurkan, tentu ada budaya yang baru, tidak hanya dari internal, tetapi juga masyarakat sebagai stakeholders terkait,” terangnya dikutip dari laman resmi BPN, Jumat (05/02/21).

BACA JUGA  Prakiraan Cuaca Senin 6 Juli, Hujan Sedang di Pegunungan Tengah

Lebih lanjut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Dwi Purnama, menjelaskan implementasi dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Bahwa untuk penerbitan sertifikat elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar di kantor pertanahan.

“Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh Kepala Kantor. Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertifikat analognya ditarik oleh Kepala Kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemprov Bantu Siapkan Ruang Isolasi di Banyumas

Adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertifikat elektronik, yakni untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

“Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi.” pungkasnya. (Nizar-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: