Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Hanya Dihadiri 19 Anggota Dewan, 50 Lainnya Via Streaming

Semarang (wartajateng.id) – Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah (Jateng), dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019, Senin (27/4/2020), hanya dihadiri 19 anggota dewan. Dari 120 anggota dewan, 50 anggota lainnya memilih mengikuti lewat konferensi video, dan sebagian izin.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Jateng Bambang ”Kribo” Kusriyanto. Saat membuka sidang, Bambang Kribo mengatakan, siapapun mesti melakukan penyesuaian di tengah wabah virus corona (Covid-19) ini, tidak terkecuali DPRD Jawa Tengah. Ketika jaga jarak dan tetap di rumah dikampanyekan, maka konferensi video jadi pilihan agar agenda legislasi tetap berjalan.

”Ini hanya ada 19 anggota dewan yang hadir. Semuanya perwakilan fraksi. Sementara 50 anggota yang mengikuti secara live streaming. Sesuai ketentuan, sidang ini telah memenuhi kuorum,” kata Bambang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah yang dilakukan para legislator itu. Bahkan saat melakukan paparan, 50 anggota dewan tersebut juga nampak mengikuti dengan seksama.

”Cara seperti ini harus kita lakukan untuk memecah kebuntuan. Meski di tengah wabah, kita juga dituntut untuk kerja semakin cepat,” kata Ganjar.

Dalam paparannya, Ganjar menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun anggaran 2019. Dari soal inflasi, perdagangan, indeks pembangunan manusia hingga reformasi birokrasi.

”Upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan dilakukan antara lain dengan penerapan birokrasi yang semakin casual, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Ganjar.

Tingkat capaian masing-masing misi pada 2019, dapat digambarkan melalui capaian kinerja tujuan dan sasaran daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dikategori dalam 5 (lima) tingkat ketercapaian, yaitu sangat tinggi (≥91 persen), tinggi (76 persen-90,99 persen), sedang (66 persen-75,99 persen), rendah (51 persen-65,99 persen) dan sangat rendah (≤50,99 persen).

”Untuk pelayanan pemerintah misalnya, Jawa Tengah meraih tingkat ketercapaiannya adalah 364 indikator (93,33 persen) dalam kategori tinggi dan sangat tinggi,” katanya.

Yang terakhir, tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana. Caranya, dilaksanakan melalui 10 program dengan 99 indikator kinerja. Adapun tingkat ketercapaian kinerja ditunjukkan dengan 96 indikator kinerja (96,97 persen) sangat tinggi; 2 indikator kinerja (2,02 persen) rendah; dan 1 indikator kinerja (1,01 persen) sangat rendah.

”Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari hulu ke hilir serta penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko,” katanya.

Selanjutnya, anggota dewan akan memberi jawaban atas LKPJ Gubernur Jateng itu satu minggu ke depan atau pada 4 Mei mendatang. (Ody)

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: