Ganjar Minta Operasi Masif hingga Tingkat RT/RW

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pimpin apel Opersi Yustisi Gabungan, Rabu (16/9/2020). (Foto : dok)

Semarang (wartajateng.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng TNI/Polri dan Satpol PP menggerakkan operasi yustisi gabungan secara masif di sejumlah lokasi kerumunan di Kota Semarang.

Hal tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penularan virus corona (Covid-19) di Jateng.

“Ratusan personil kami kerahkan untuk tindakan yustisi. Mereka disebar ke sejumlah titik seperti pasar tradisional dan tempat kerumunan lain untuk menegakkan protokol kesehatan secara ketat pada warga Kota Semarang,” tegas Ganjar saat memimpin Apel di Balai Kota Semarag, Rabu (16/9/2020).

Apel dihadiri sejumlah jajaran penting, seperti Wakil Gubernur Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, Kajati, Wali Kota Semarang, Kapolres, Dandim dan jajaran forkompimda lainnya.

“Sudah tujuh bulan sosialisasi dilakukan, tapi di sana sini masih perlu kita tertibkan. Makanya, hari ini kami menggelar operasi bersama TNI/Polri untuk menertibkan sekaligus mengedukasi,” tambahnya.

Kota Semarang dipilih karena menjadi salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah. Ganjar menegaskan, bukan berarti daerah lain diabaikan. Namun Kota Semarang memang menjadi perhatian.

“Maka perlu ada gerakan masif. Kita diminta dalam waktu dua minggu ini, kasus penularan Covid-19 di Kota Semarang bisa turun,” tegasnya.

Pelaksanaan operasi masif akan dilakukan secara terus menerus di Kota Semarang. Sasaran utama adalah tempat yang masuk dalam zona merah, baik di tingkat RT/RW atau kelurahan.

“Pak Wali Kota sudah punya datanya sampai komunitas terkecil, itu yang akan menjadi sasaran. Kami berharap masyarakat mendukung, dan saya yakin masyarakat Jateng khususnya Kota Semarang mau membantu,” ucapnya.

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan, ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa berupa sanksi sosial atau sanksi administratif lainnya.

“Jateng punya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Perda itu tahun 2013 dan saya terjemahkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Itu sanksinya cukup berat, yakni dipenjara selama 6 bulan dan bisa didenda Rp 50 juta,” tegasnya.

Namun Ganjar ingin menyampaikan pada masyarakat, bahwa pihaknya tidak mau menghukum dengan sanksi itu. Ia hanya minta masyarakat membantu dengan tertib dan taat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

“Masyarakat ayo bantu kami, saya sampaikan bahwa saya tidak ingin menghukum, kami hanya butuh masyarakat tertib untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Jawa Tengah. Kapolda sudah siapkan 5.720 personil dengan Operasi Aman Nusa yang dilibatkan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan ini.

“Kami akan membantu penegakan Pergub dan Perda di Jateng. Di 35 Kabupaten/Kota ada Perbub dan Perwali. Kami akan mendukung pemda setempat melakukan kegiatan penegakan hukum dengan sanksi berdasarkan kearifan lokal masing-masing,” kata Kapolda. (Majid-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: