Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Cermati Usulan Penundaan Pilkada

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memimpin rapat. (Foto : dok)

Semarang (wartajateng.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat menganalisis dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak terkait untuk menunda Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, jika pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dipaksakan di tengah pandemi seperti ini sangat berbahaya.

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 terus disuarakan. Pun dua organisasi Islam terbesar di Indonesia PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak lantaran dinilai dapat membahayakan masyarakat.

“Iya, silahkan dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (Pilkada Serentak) sangat berbahaya,” kata Ganjar ditemui usai rapat Paripurna bersama DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

Ganjar menilai penundaan Pilkada bisa dilakukan dalam kondisi saat ini, tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

“Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya,” ujarnya.

Ganjar mencontohkan keadaan di Jateng. Kabupaten Boyolali misalnya, sudah ada klaster dari para penyelenggara Pilkada, banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

“Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,” imbuhnya.

Selain itu, Ganjar juga menyarankan pilihan lain pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Daerah zona merah misalnya, maka pelaksanannya bisa ditunda.

“Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada,” jelasnya.

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU.

Selain penundaan, PBNU juga meminta pemerintah agar mengalokasikan anggaran Pilkada Serentak di penanganan kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Serta meminta pemerintah Ganjar Minta KPU Bawaslu Pertimbangkan Usulan penundaan Pilkada. (Zaidi-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: