Ombudsman Minta Lembaga Pemerintah Perkuat Sistem SP4N Lapor

Ombudsman. ( Foto : dok)

Semarang (wartajateng.id) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta kepada lembaga pemerintahan untuk memperkuat layanan publik berupa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya dalam forum koordinasi dan konsultasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Suharmawijaya menyampaikan bahwa SP4N dan Lapor! merupakan dua hal yang saling berkaitan. SP4N merupakan instrumen, sedangkan LAPOR! merupakan sarana (aplikasi) dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

“Sebagaimana amanat pasal 8, 21,36, dan 37 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pengelolaan pengaduan merupakan hal yang tidak terpisahkan, bahkan merupakan ruh dari pelayanan publik,” kata Dadan melalui keterangan resmi, Kamis (4/3/2021).

BACA JUGA  Hotel Dafam Hadir di Bandung

Dadan menerangkan, keberadaan “Pengaduan” tidak hanya sekedar atribut kelengkapan pelayanan atau tugas tambahan. Namun lebih dari itu, pengaduan merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak ada layanan publik yang berkuallitas tanpa adanya pengaduan,” ucap Dadan.

Menurut Dadan, dalam upaya peningkatan dan penguatan SP4N ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Yaitu Organisasi, SDM, tata laksana, komunikasi dan partisipasi publik, pemantauan dan evaluasi, integrasi dan pengembangan sistem IT.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan, penguatan manajemen pengelolaan pengaduan lembaga pemerintah daerah perlu mendefinisikan peran dan fungsi dari berbagai perangkat daerah. Minimalnya mencakup level operasional, supervisi dan pengarah.

BACA JUGA  Sebagian Besar Jawa Tengah Berpotensi Hujan

Pertama, kebijakan komprehensif terkait SP4N di tingkat instansi yang mencakup visi perbaikan layanan, perencananaan dan pengelolaan perubahan, perbaikan proses bisnis pengelolaan pengaduan, alokasi pendanaan dan sumber daya manusia serta pemanfaatan data pengaduan pelayanan untuk pembuatan kebijakan dan perbaikan pelayanan.

Kedua, Surat Keputusan tim pengelola pengaduan di tingkat instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, perumusan kebijakan mengenai penghargaan dan sanksi di tingkat Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bagi unit-unit pengelola pengaduan di lingkungan instansi.

“Dalam hal ini nantinya pengelolaan pengaduan setiap lembaga pemerintahan dikelola dengan baik, sehingga aplikasi LAPOR! akan sangat terasa manfaatnya baik bagi masyarakat dan juga bagi penyelenggara pelayanan publik,” ucapnya. (Majid-05).

BACA JUGA  Jual Pupuk Bersubsidi, Polisi Amankan 2 Pelaku

Ombudsman Jateng (Ist)

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: