Pandemi Covid-19, Pelayanan Metrologi Legal Tetap Jalan

Pelayanan metrologi legal lakukan tera ulang di pasar. (Foto : dok)

Demak (wartajateng.id) – Di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang tidak tahu kapan berakhirnya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkopukm) tetap lakukan pelayanan metrologi legal untuk para pelaku usaha di Kabupaten Demak.

Salah satu pelayanan metrologi legal yakni tera ulang sebagai bentuk pengujian secara berkala terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan ukuran yang digunakan dalam perdagangan, sehingga sesuai standar yang telah ditentukan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Dindagkop UKM Kabupaten Demak Mohammad Ribath SH MH menuturkan, bahwa pelayanan metrologi legal dilapangan dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Jadi untuk bertransaksi antara pedagang dan pembeli biasanya kan menggunakan alat ukur, lah alat ukur ini kan harus ada yang menyatakan alat ukur itu siap pakai, lah tera ulang itu merupakan pengujian jika alat ukur itu memenuhi standar kita sahkan dan kalo tidak kita batalkan,” ungkapnya, Kamis (03/11/2020).

BACA JUGA  Dua Korban Banjir Bandang di Kendal Berhasil Ditemukan

Tambahnya, alat ukur itu juga harus sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Sebelum menguji alat ukur pelaku usaha, standar metrologi legal juga diuji terlebih dahulu oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal serta diuji juga oleh Direktorat Metrologi.

Sedangkan untuk alat ukur yang dapat terstandarisasi tidak dapat dipastikan cepat atau tidak nya alat ukur mendapatkan standar dari pihak metrologi legal.

“tergantung jenis alat ukur dan kondisi alat ukur apakah bagus atau tidak. Kalo bagus bisa cepat kalo tidak bagus harus direparasi dulu, reparasinya tidak dari metrologi tetapi dari reparatif adalah suatu jenis usaha yang memiliki legalitas untuk berperan sebagai reparatif,” tambahnya.

BACA JUGA  Panglima TNI Cek Protokol Kesehatan di Pasar Karangayu

Sementara untuk alat ukur yang biasa digunakan pedagang itu wajib tera ulangnya setahun sekali, tapi ada beberapa alat ukur yang lebih dari satu tahun sekali, seperti tangki ukur mobil yang tera ulangnya itu dua tahun sekali, sehingga tergantung jenis alat ukurnya.

“Untuk sanksinya, kami melakukan penegakan UU no 2 tahun 1981 tentang legal, disitu diatur sanksinya, jadi kalau untuk pedagang yang menggunakan alat ukur yang belum di tera secara sah maka dia diancam dengan pidana penjara satu tahun dan atau denda satu juta. Bisa pidana penjara saja, bisa juga pidana penjara dan denda bisa juga denda saja itu tergantung hakimnya,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemkot Semarang Bagikan Sertifikat Tanah di Hari Kemerdekaan

Lebih lanjut, untuk para pelaku usaha yang kurang patuh terhadap tera ulang, pihaknya melakukan langkah persuasif dan memberikan peringatan secara bertahap.

“Alat ukur itu merupakan alat yang memberi keadilan terhadap pembeli maupun penjual, maka meskipun pandemi kami tetap berusaha keras untuk melayani tera, tera ulang ini karena itu urgen meskipun pandemi jual beli kan terus jalan dan alat ukur yang bagus tetap diperlukan.” pungkasnya. (Adv-Nizar-01).

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: